SINEMA, PROPAGANDA, DAN PENDIDIKAN WARGA NEGARA

Sejarah sinema adalah sebuah sejarah medium yang lahir sebagai anak teknologi, terus-menerus mengalami perubahan peran, baik dalam ruang ekonomi, sosial, budaya hingga politik seiring revolusi teknologi yang terus terjadi sejak 1.0–5.0.

Sejarah film mencatat bahwa era awal abad ke-20, ketika film datang ke Indonesia, senantiasa dipenuhi upaya mengelola peran gambar hidup ini. Pemerintah kolonial Belanda mengelola film sebagai propaganda mengenalkan pusat kekuasaan lewat film-film dokumenter, seperti dokumenter pendek ulang tahun Ratu Wilhelmina ataupun dokumenter pendek perihal peristiwa yang berlangsung di Eropa guna membawa perspektif Eropa sebagai pusat peradaban.

Sejarah mencatat, ketika pendudukan Jepang terjadi antara tahun 1939–1942, maka Jepang menggunakan film sebagai medium propaganda Asia Timur Raya. Tidak kurang Usmar Ismail dan kawan-kawan diperkenalkan film lewat lembaga propaganda Jepang. Harus dicatat, Usmar Ismail menyebut bahwa guru film fiksi Indonesia adalah Dr. Huyung, seorang pengajar film dari Korea yang dibawa pendudukan Jepang ke Indonesia. Dengan kata lain, para bapak film Indonesia mulai mengenal nilai film sebagai propaganda alias hiburan dan tuntunan sejak awal kedatangannya.

Sejarah juga mencatat, Orde baru dengan sangat sadar menggunakan film sebagai alat propaganda dengan mengelola strategi sensor terhadap berbagai aspek penciptaan, dari judul, karyawan hingga isi film. Bahkan memproduksi lewat PFN karya propaganda seperti Pengkhianatan G30S/PKI.

Ruang reformasi, lewat berbagai riset yang muncul, tercatat menjadi ruang luas untuk perebutan berbagai nilai-nilai disebarkan lewat film guna mengelola generasi baru pasca-1998 dalam relasinya dengan budaya populer setelah 30 tahun dibatasi oleh Orde Baru—termasuk nilai-nilai dalam hubungannya dengan Islam. Sebutlah film pasca-1998 yang sukses seperti Ayat-Ayat Cinta. Maka, dalam peta film pasca-1998, terasa beragam cara pandang terhadap Islam dalam relasinya dengan kebangsaan. Dengan kata lain, sejarah film Indonesia senantiasa mempunyai peta film sebagai medium propaganda atau bahasa halusnya “hiburan dan tuntunan”.

Era 4.0–5.0, ditandai dengan lahirnya ekosistem baru, seperti OTT (over the top) hingga berbagai platform baru tayangan film di media sosial, tentu saja memerlukan kajian sendiri dalam relasinya dengan medium film serta nilai agama dan kebangsaan. Di sisi lain, tercatat pendidikan komunikasi, film, dan dakwah tumbuh besar di berbagai institusi pendidikan, khususnya lembaga pendidikan Islam. Berlangsunglah sebuah kerja membangun silabus nilai-nilai dakwah di tengah dunia yang serba migrasi dan hijrah. 

Oleh karena itu, Madani International Film Festival memerlukan tema “Pendidikan Warga Negara” dalam perspektif masyarakat Madani, ketika sebanyak 60 persen penduduk Indonesia adalah usia muda produktif antara 18–38 tahún, di tengah ekosistem baru media serta menjelang Pemilu 2024.

Garin Nugroho

Dewan Pengarah Festival

Madani International Film Festival